Pemberontakan Prri

Pemberontakan PRRI – Nah sehabis sebelumnya ContohSoal.co.id membahas bahan wacana Pemberontakan Apra Maka dipertemuan kali ini akan ContohSoal.co.id paparkan bahan wacana pemberontakan PRRI lengkap beserta tujuan, latar belakang, simpulan dan dampaknya. Baiklah eksklusif aja mari simak penjelasannya berikut ini.

Latar Belakang Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Awal Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan PERMESTA bergotong-royong sudah muncul pada dikala menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 dan pada dikala bersamaan Divisi Banteng diciutkan sehingga menjadi kecil dan hanya menyisakan satu brigade.

Brigade ini pun karenanya diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB. Hal ini memunculkan perasaan kecewa dan terhina pada para perwira dan prajurit Divisi IX Banteng yang telah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan Indonesia.

Pada dikala itu juga, terjadi ketidakpuasan dari beberapa kawasan yang berada di wilayah Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah.

Pada dikala terbentuknya dewan militer kawasan yakni Dewan Banteng yang berada di kawasan Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956.merupakan suatu ketidakpuasan

Letnan Kolonel Ahmad Husein yang dikala itu menjabat sebagai Komandan Resimen Infanteri 4 TT I BB diangkat menjadi ketua Dewan Banteng.

Kemudian KASAD mengetahui pada acara ini oleh lantaran Dewan Banteng ini bertendensi politik, maka KASAD melarang para perwira AD untuk ikut dalam dewan tersebut.

Kemudian pada larangan tersebut mengakibatkan Dewan Banteng justru memperlihatkan jawaban dengan mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muloharjo, dengan alasan Ruslan Muloharjo tidak bisa melakukan pembangunan secara maksimal.

Selain Dewan Banteng yang bertempat di kawasan Sumatra Barat, di Medan terdapat juga Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I, pada tanggal 22 Desember 1956. kemudiandiSumatra Selatan terbentuknya Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol.Barlian.

Kemudian dibentuklah Dewan usaha oleh PRRI dan tidak mengakui kabinet Djuanda. Selanjutnya Dewan PRRI pada karenanya menciptakan sebuah Kabinet gres yang disebut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Kabinet PRRI).

Dewan Perjuangan PRRI melalui RRI Padang mengeluarkan pernyataan berupa “Piagam Jakarta” yang berisi sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Soekarno supaya “bersedia kembali kepada kedudukan yang konstitusional, menghapus segala akhir dan tindakan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 serta pertanda kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan…”. Tuntutan tersebut antara lain :

Menuntut kabinet Djuanda semoga mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Mendesak pejabat presiden, Mr.Sartono semoga sanggup menciptakan kabinet gres yang disebut Zaken Kabinet Nasional

Mendesak kabinet gres tersebut diberi mandat sepenuhnya untuk bekerja sampai pemilihan umum yang akan datang.

Mendesak Presiden Soekarno membatasi kekuasaannya dan mematuhi konstitusi.

Jika tuntutan tersebut di atas tidak dipenuhi dalam waktu 5×24 jam maka Dewan Perjuangan akan mengambil kebijakan sendiri.

Tujuan Dari Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Tujuan dari pemberontakan PRRI ini yakni guna mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh, lantaran pada dikala itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang berada di kawasan Pulau jawa.

Kemudian dengan tawaran dari PRRI yakni atas ketidakseimbangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Meskipun alasan yang dilakukan oleh PRRI ini benar, namun cara yang dipakai untuk mengoreksi pemerintah sentra itu salah.

Kemudian pemerintah dituntut oleh PRRI dengan nada paksaan, sehingga pemerintah menganggap bahwa tuntutannya itu bersifat memberontak. Hal tersebut mengakibatkan kesan bagi pemerintah sentra bahwa PRRI yakni merupakan suatu bentuk pemberontakan.

Akan tetapi, jikalau PRRI itu dikatakan sebagai pemberontak, hal ini merupakan anggapan yang tidak sempurna lantaran bergotong-royong PRRI ingin membenahi dan memperbaiki sistem pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Republik Indonesia.

Karena ketidakpuasan PRRI terhadap keputusan pemerintah pusat, karenanya PRRI membentuk dewan-dewan kawasan yang terdiri dari Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda.

Pada tanggal 15 Februari 1958, Achmad Husein memproklamasikan bahwa berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dengan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menterinya.

Usaha Pemerintah Menumpas Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Terjadinya pemberontakan PRRI/PERMESTA ini mendorong pemerintahan RI untuk mendesak Kabinet Djuanda dan Nasution aupaya menindak tegas pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi PRRI/PERMESTA tersebut.

Kabinet Nasution dan para lebih banyak didominasi pimpinan PNI dan PKI menghendaki supaua pemberontakan tersebut untuk segera di usnahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada simpulan bulan Februari, Angkatan Udara Republik Indonesia memulai pengeboman instansi-instansi penting yang berada di kota Padang, Bukit Tinggi, dan Manado.

Sebelum pendaratan itu dilakukan, Nasution telah mengiriman Pasukan Resmi Para Komando Angkatan Darat di ladang-ladang minyak yang berada di kepulauan Sumatera dan Riau.

Pada tanggal 14 Maret 1958, kawasan Pecan Baru berhasil dikuasai, dan Operasi Militer kemudian dikerahkan ke sentra pertahanan PRRI.

Selnjutnya pada4Mei1958 yang mana Bukit tinggi telah berhasil dikuasai dan selanjutnya Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) membereskan daerah-daerah bekas pemberontakan PRRI.

Pada penyerangan tersebut, banyak pasukan PRRI yang melarikan diri ke area perhutanan yang berada di kawasan tersebut.

Dampak Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Dalam berakhirnya Pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan PRRI/PERMESTA memperlihatkan efek yang sangat besar terhadap korelasi dan politik luar negeri Indonesia.

Dengan adanya suatu ukungan dari negara Amerika Serikat dalam terjadi pemberontakan tersebut sehingga menciptakan korelasi antara Indonesia dengan Amerika menjadi tidak harmonis.

Begitu juga adanya pertolongan dari Amerika Serikat terhadap PRRI/PERMESTA terbukti benar dengan jatuhnya pesawat pengebom B-26 yang dikemudikan oleh seorang pilot berjulukan Allen Pope pada tanggal 18 Mei 1958 di lokasi yang tidak jauh dari kota Ambon.

Dalam duduk perkara tersebutlah sehingga Presiden RI, Ir.Soekarno beserta para pemimpin sipil, dan militernya memiliki perasaan curiga terhadap negara Amerika Serikat dan Negara lainnya.

Malaysia yang gres merdeka pada tahun 1957 ternyata juga mendukung gerakan PRRI dengan menjadikan daerahnya sebagai susukan utama pemasok senjata bagi pasukan PRRI.

Hal tersebut terjadi berlaku juga atas Filipina, Singapura, Korea Selatan (Korsel), dan Taiwan juga mendukung gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI.

Dengan adanya pemberonytakan ini mengakibatkan pemerintah sentra pada karenanya membentuk sebuah pasukan untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI.

Sehingga dalam hal ini mengakibatkan pertumpahan darah dan jatuhnya korban jiwa baik dari Tentara Nasional Indonesia maupun PRRI. Selain itu, pembangunan menjadi terbengakalai dan juga mengakibatkan rasa stress berat di masyarakat Sumatera terutama kawasan Padang.

Tokoh-Tokoh PRRI/PERMESTA

Inilah tokoh-tokoh yang ikut serta dalam melangsungkan pemberontakan PRRI/PERMESTA, tokoh-tokoh tersebut di antaranya ialah.

Letnan Kolonel Ahmad Husein

Pejabat-Pejabat Kabinet PRRI, yakni: Mr. Syarifudin Prawiranegara yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Mr. Assaat Dt. Mudo yang menjabat sebagai Menteri Dalam negeri. Dahlan Djambek sempat memegang jabatan itu sebelum Mr. Assaat tiba di Padang. Mauludin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri. Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo menjaba sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran. Moh Syafei menjabat sebagai Menteri PKK dan Kesehatan. J.F Warouw menjabat sebagai Menteri Pembangunan. Saladin Sarumpet menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Pemburuhan. Muchtar Lintang menjabat sebagai Menteri Agama. Saleh Lahade menjabat sebagai Menteri Penerangan. Ayah Gani Usman Menjabat Sebagai Menteri Sosial. Dahlan Djambek menjabat sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi.